Menurut Endang, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,45 triliun untuk kepentingan tersebut. Warga negara yang berhak menikmati fasilitas itu adalah warga yang tidak mampu.

Adapun persalinan yang dibiayai meliputi persalinan normal, caesar, maupun yang mengalami komplikasi ketika melahirkan. Tempat persalinan yang ditanggung adalah di bidan, poliklinik desa, hingga kamar kelas III di rumah sakit umum

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Dr Prijo Sidipratomo, SpRad(K), menyambut baik kebijakan ini. Menurut dia, hal itu bisa menekan kecelakaan akibat keterlambatan penanganan persalinan. "Kalau gratis kan masyarakat tak perlu takut lagi untuk langsung mendatangi ahli medis," kata dia.

Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi saat persalinan, menurut Prijo, adalah keterlambatan penanganan. Namun, Prijo mengingatkan, pembebasan biaya persalinan saja belum cukup untuk menurunkan angka kematian. "Penanganan pra-persalinan juga harus diperhatikan."

Prijo berpendapat, pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Ia mencontohkan anemia, yang terjadi akibat kurangnya asupan gizi, bisa menyebabkan perdarahan, yang menjadi salah satu faktor kematian.

Langkah lain, kata Prijo, pemerintah juga harus mengatur kembali penugasan dokter dalam menangani persalinan. Pasalnya, selama ini persalinan hanya dilimpahkan kepada bidan dan ahli kebidanan (spesialis obstetri ginekologi).

Dia mengusulkan agar dokter umum juga diberdayakan untuk menangani persalinan. Apalagi saat ini rasio dokter dibanding masyarakat di Indonesia sudah mendekati ideal, yakni 1 : 3.000. Idealnya satu dokter untuk 2.500 orang.

Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia, menurut data yang dikeluarkan secara serentak oleh Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia-Pasifik (UNESCAP), Program Pembangunan PBB (UNDP), UNFPA, dan WHO, pada 2009 mengalami kenaikan dari 307 (tahun sebelumnya) menjadi 420 per 100 ribu penduduk.

Sementara itu, data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 2009 menunjukkan angka kematian di Indonesia menurun dari 307 pada 2002-2003 menjadi 228 per 100 ribu penduduk. Target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) pada 2015, angka kematian ibu harus menjadi 102 per 100 ribu penduduk.

Menteri kesehatan mengimbau, meski digratiskan, sebaiknya masyarakat tetap merencanakan kehamilan. "Jangan mentang-mentang persalinan ditanggung pemerintah lalu punya anak banyak," kata dia. Sebab, mereka yang memiliki anak hingga lima atau enam anak tetap menyimpan risiko bersalin tinggi. "Tapi juga tidak boleh ada lagi bayi yang ditahan tempat layanan kesehatan karena alasan biaya."

DIANING SARI | PINGIT ARIA

Sumber: Koran Tempo, 21 Agustus 2010